Krisis Global, Saatnya Berbagi Kepedulian

Ingat krisis ekonomi 1998 yang menhancurkan perekonomian Indonesia? Bayang-bayang keterpurukan kondisi finansial benar-benar menghantui. Hingga tak ada hal lain yang menjadi mimpi terburu para pekerja, selain Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Krisis ekonomi yang menyebabkan daya beli konsumen berkurang serta penurunan jumlah produksi merupakan pemicu timbulnya fenomena PHK. Tak ayal, kebijakan terakhir yang banyak di tempuh oleh perusahaan adalah rasionalisasi jumlah pekerja.

Foto : http://bit.ly/2g6CGgI

Ketika ketidakstabilan perekonomian yang akibat krisis global memuncak, para pengusaha dirundung sebuah dilemma. Pertimbangan efisiensi modal menempatkan mereka dalam kebimbangan antara rasionalisasi jumlah pekerja dan penyesuaian jumlah produksi. Harapan akan kembalinya modal dari produk (barang atau jasa) yang dihasilkan membuat pengusaha lebih berpikir untuk memilih PHK sebagai langkah utama. Terutama dalam sector UMKM karena pada umumnya dalam sector ini, pengusaha tidak mempunyai dana cadangan seperti yang dimiliki oleh usaha-usaha besar. Dimana mereka mampunyai banyak divisi usaha sehingga bisa mengalihkan dana mereka dengan cepat pada bidang usaha yang paling membutuhkan kucuran modal.

Rasionalisasi pekerja memang erat kaitannya dengan krisis global. Namun, sebenarnya hal ini bisa diminimalisasi dengan adannya perbaikan sistem administrasi. Logikanya, jika manajemen suatu perusahaan bisa ditata dengan baik, mestinya ia bisa tetap tegak berdiri, walaupun dibayang-bayangi ancaman inflasi yang mendatang. Perencanaan kuangan, biaya profuksi, serta pengaturan-pengaturan lain harus mempertimbangkan tingkat inflasi dengan berbagai kemungkinannya.

Inflasi takkan bisa dicegah setiap tahunnya, dan krisis ekonomi global hanyalah satu cara “mempercepat” proses tersebut. maka, alternatif-alternatif uasaha pencegahan harus selalu disiapkan suatu perusahaan agar siap menghadapi setiap guncangan ekonomi.

Dalam kasus lain, kini sudah semakin banyak perusahaan yang memberlakukan sistem outsourcing. Sistem kontrak ini adalah pihak yang sangat sensitive terhadap perkembangan inflasi. Kebijakan outsourcing dapat membantu sebuah institusi mendapatkan karyawan dengan kualifikasi yang dibutuhkan secara instan, disamping tanggung jawab perusahaan atas pengawai tersebut tidak akan terlalu berat. Tetapi, bagi para pekerja kontrak, sistem ini beresiko karena tidak ada kepastian masa kerja dan jaminan nasib pasca bekerja. Tak jarang para pekerja outsourcing menjadi pilihan utama para pengusaha untuk ‘dikorbankan’ ketika ancaman PHK mengancam. Tentu saja, mengingat ketiadaan kewajiban perusahaan untuk member pesangon pada para pekerja outsourcing pasca-kontrak mereka. sangat berbeda ketika perusahaan terpaksa merumahkan para karyawan tetap mereka, mereka harus memberikan pesangon yang layak kepada mereka, sesuai dengan masa kerja dan pengabdian mereka.

Oleh karena itu, sudah saatnya kita mencari pemecahan dari berbagai bentuk ‘penganiayaan’ terhadap buruh ini. Untuk usaha yang baru dibuat, pemilihan sector yang bersiko tidak terlalu tinggi bisa menjadi pertimbangan untuk mencegah potensi terpuruknya perusahaan karena krisis. Pembuatan rencana-rencana cadangan tau yang lebih dikenal sebagai Plan B, dan juga sumber keuangan lain juga diperlukan sebagai antisipasi. Bagi Anda yang telah terlanjur terkena dampak PHK, jangan terpuruk pada ‘ritual’ meruntuki nasib (dan institusi yang merumahkan). Hanya ada satu kata, bangkit.

Bagi yang masih ‘bertahan’, cobalah untuk mengevaluasi kondisi keuangan. Jangan menjadikan uang sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Sehingga Anda tidak benar-benar menderita ketika ancaman itu muncul. Ingat, ada yang lebih tidak beruntung daripada Anda! Ketika ancaman itu datang, usahakan untuk tetap berpikir tenang. Tak pernah ada pemecahan yang baik dari kepala yang panas bukan?.  (Atina dan Adinda)

Dimuat di, Tabloid BIAS | Edisi 8 | 2008